Kebijakan Fiskal & Moneter

KEUANGAN NEGARA

Disusun Oleh :

Cherly Rhesfinola (C1B021135)

Dosen Pengampu :

Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

1. Kebijak Fiskal 

    Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (Great Depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. 

     Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui Indische Comptabiliteitswet tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997 - 2003. 

     Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden. 

 a. Tujuan Kebijakan Fiskal 

* Menjaga dan Mengembangkan Perekonomian Negara   

* Meningkatkan Kualitas SDM 

*Menjaga Stabilitas Harga Barang 

* Mendorong Investasi 

b. Jenis Kebijakan Fiskal 

 Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut: 

* Dari Segi Teoretis Dari segi teoretis

    - Kebijakan Fiskal Fungsional 

       kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya. 

     - bijakan Fiskal Disengaja/Terencana 

        kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. 

    - Kebijakan Fiskal Tak Disengaja/Insidental  

       kebijakan berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindung stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi. 

* Dari Segi Penerapan 

    - Kebijakan Fiskal Ekspansif 

       kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. 

    - Kebijakan Fiskal Kontraktif  

       kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini. 

* Dari Segi Neraca Pembayaran 

    - Kebijakan Fiskal Seimbang 

       Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. 

    - Kebijakan Fiskal Surplus 

       Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi. 

    - Kebijakan Fiskal Defisit 

       Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri. 

    - Kebijakan Fiskal Dinamis 

      Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. 

 C. Instrumen Kebijakan Fiskal 

Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Lebih detail tentang instrumen kebijakan fiskal di Indonesia di antaranya: 

    1. Pajak 

    2. Pengeluaran Belanja 

    3. Obligasi Publik 

    4. Alokasi Anggaran 

D. Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia 

    contoh kebijakan fiskal di Indonesia, di antaranya: 

    1. Tax Amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. 

    2. Subsidi BBM dan Gas, Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. 

    3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu, yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2. Kebijakan Moneter 

     Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. 

     Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. 

     Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengenai Kebijakan Moneter Bank Indonesia. 

A. Tujuan Kebijakan Moneter 

    Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan Moneter Bank Indonesia, tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Di bawah ini berbagai tujuan kebijakan moneter adalah berikut ini. 

    1. Menjamin Stabilitas Ekonomi 

    2. Mengendalikan Inflasi  

    3. Meningkatkan Lapangan Pekerjaan 

    4. Melindungi Stabilitas Harga Barang di Pasar 

    5. Menjaga Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional 

    6. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi  

B. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter 

    Dalam mengambil keputusan terkait peredaran uang, Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter. Uraian penjelasannya sebagai berikut. 

    1. Kebijakan Moneter Ekspansif 

        Jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Dalam hal ini, tujuan utamanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian meningkat. 

    2. Kebijakan Moneter Kontraktif 

        Berikutnya, jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif dimana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Hal ini diwujudkan melalui penjualan obligasi pemerintah, peningkatan suku bunga bank, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. 

C. Instrumen Kebijakan Moneter 

    Seperti diketahui, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, diantaranya sebagai berikut. 

    1. Kebijakan Diskonto (Discount Rate) 

         Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi dimana bank-bank umum meminjamkan dana kepada bank Indonesia selaku bank sentral membuat peredaran jumlah uang teratur. 

    2. Operasi Pasar Terbuka 

        Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka.  

    3. Kebijakan Rasio Cadangan Wajib 

        Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. 

    4. Penetapan Suku Bunga Acuan 

        Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. 

    5. Imbauan Moral 

        Terakhir instrumen kebijakan moneter adalah imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman 

D. Contoh Kebijakan Moneter di Indonesia 

Dalam praktiknya, banyak sekali aturan yang terselenggara akibat dari kebijakan moneter di Indonesia. Di bawah ini merupakan contoh kebijakan moneter di Indonesia. 

    1. Pelaksanaan Kredit Langsung oleh Bank Indonesia  

    2. Penyediaan Fasilitas Overdraft 

    3. Penerbitan Surat Utang Negara 

    4. Program Intervensi Rupiah 

    5. Program intervensi rupiah 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter 

    Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. 

    Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha.

Sumber :

https://www.ocbcnisp.com/id