Keuangan Negara (Ilmu Pemerintahan)

 KEUANGAN NEGARA

Disusun Oleh :

Cherly Rhesfinola (C1B021135)

Dosen Pengampu :

Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menakar Masa Depan Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Birokrasi & Otonomi Daerah

I. ISU-ISU OTONOMI DAERAH 

(Pak Nazaki, S.Sos., M.Si.)

Berotonomi itu untuk menyelesaikan permasalahan setempat dengan cara setempat oleh orang-orang setempat untuk kesejahteraan setempat yang berkesinambungan.

A. Prinsip Pemerintahan Daerah Menurut UUD 1945

18-1- Negara dibagi atas daerah provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah.

18-2- Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

18-5- Pemerintahan daerah menjalankan otonomis seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

18B-1,2- Negara mengakui dan menghormati:

- satuan2 pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU.

- kesatuan2 masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan NKRI, yang diatur dalam UU.

B. Isu Otda

     1. Kewenangan

     2. Anggaran 

        (keinginan masyarakat vs kepentingan elit.)

     3. Sumber pendapatan

     4. Kepentingan elit

     5. Politik identitas

     6. Isu pergeseran kekuasan elit vs isu melayani                 masyarakat

C. Isu Kepulauan Riau

Kewenangan Laut > Provinsi/Daerah Kepulauan (UU) 

o Perbatasan Laut Negara 

o Peningkatan Pendapatan 

o Urusan Transportasi / Konektivitas 

o Rantai Pasok 

o Pemekaran Kabupaten/Provinsi 

o Birokrasi Daerah / Layanan Publik 

II. REFLEKSI OTDA DAN REFORMASI BIROKRASI KALIMANTAN BARAT

(Pak Haunan Fachry, S.I.P., M.A.)

A. Tujuan Otda 

Tidak Sekedar Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Tapi Bagaimana Pemda Membangun Kemandirian Anggaran.

B. Pengelolaan Potensi Pariwisata

Banyak lokasi wisata di Kalimantan Barat yang tidak dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah pengelolaan lokasi wisata banyak dilakukan pihak swasta ataupun kelompok masyarakat Berdampak pada minimnya pemasukan bagi daerah.

Penyelenggaraan OTDA belum menjadi pemicu daerah untuk mandiri dari segi Anggaran. 

Pemerintah Daerah terus berlomba dalam melakukan digitalisasi layanan publik, namun lupa untuk melakukan city branding, sehingga lokasi wisata belum menjadi destinasi wisata.

Reformasi birokrasi masih menjadi agenda seremonial, hubungan yang terjadi cendrung patron client  (ABS).

Keberhasilan Reformasi Birokrasi tergantung pada mentalitas dan visi Kepala Daerah.

Birokrat dan Politisi masih terus menjalin hubungan mesra yang saling menguntungkan. Namun dilain sisi, memberikan kerugian bagi masyarakat.

III. MENAKAR MASA DEPAN INDONESIA DALAM 

BINGKAI REFORMASI DAN OTONOMI DAERAH

(Pak Hamjah Bonso, S.An., M.I.P.)

A. Model Birokrasi di Indonesia

1. Model Bureaucratic Polity. Akumulasi kekukasaan pd negara dan menyingkirkan peran masy dri ruang

 politik dan pemerintahan (Karl D. Jackson).

2. Model Bureaucratic Capitalism (R. Robinson & King)

3. Model Ala Parkinson dan Orwel. Ala Parkinson: pola

 yg terjadi dmn pertumbuhan jumlah personil dan

 struktur dlm birokrasi tdk terkendali (Hans D. Evers)

B. Birokrasi Patrimonial

1. Pejabat Birokrasi disaring atas kriteria pribadi

2. Jabatan di pandang sbg sumber kekayaan dan

 keuntungan.

3. Para pejabat mengontrol baik fungsi politik dan

 administrasi

4. Setiap tindakan diarahkan oleh hub pribadi dan

 politik.

C. Reformasi Birokrasi

Masa Orde Baru: Birokrasi sbg mesin politik. Ketidakpastian waktu, ketidakpastian biaya, dank etidakpastian siapa yang bertanggung jawab adalah beberapa fakta empiris rusaknya layanan birokrasi.

Lebih dari itu, layanan birokrasi justru menjadi salah satu causa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Pejabat politik yang mengisi birokrasi pemerintah sangat dominan.

Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan (institusional reform) danr eformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan, baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholders, pemerintah sebagai eksekutif dan lembaga perwakilan sebagai shareholder.

Reformasi manajemen sektor publik, terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan tidaklah sekedar perubahan paradigma namun juga perubahan manajemen.

Model manajemen yang popular adalah yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler dengan konsep Reinventing Government. Perspektif baru pemerintahan yang dikemukakan oleh kedua pakar itu, yaitu: pemerintahan Katalis, pemerintah milik masyarakat, pemerintah yang kompetitif, pemerintah yang digerakkan oleh misi, pemerintah yang berorientasi pada hasil, pemerintah berorientasi pada pelanggan, pemerintahan wirausaha, pemerintah antisipatif, pemerintah desentralisasi, pemerintah berorientasi pada pasar.

IV. Next Agenda on PA Reform : Transformasi Digital Pemerintahan

(Pak Rio Yusri M, S.I.P., M.Ipol.)

• Ekspektasi Publik di era serba digital

• Digital technology, sebagai primary tools (kebutuhan utama) bagi public dalam aktifitas sehari-hari

• Kemunculan Konsep baru dalam PA: Kolaborasi : proses pengambilan keputusan kolektif

• Digitalisation of public service delivery and administration as institutional policy or “polity policy” atau Kebijakan Politik

• Tapi, Pemerintah sering lupa; di beberapa kelompok sosial, akses ke TIK terbatas, dan pada titik kesenjangan digital dan kepercayaan publik yang menurun Mau tidak mau – Birokrasi/Pemerintah harus beradaptasi dan mentransformasi cara pemberian layanan publik, pembuatan kebijakan, keterlibatan publik (kolaborasi).

A. Transformasi Digital Pemerintahan

• Digital Transformations

   Transformasi, upaya modernisasi atau inovasi, memperkenalkan teknologi digital dalam proses bisnis pemerintah. (OECD, 2016).

    Transformasi digital dapat didefinisikan sebagai; (1) transformasi proses internal dan (2) sebagai transformasi hubungan antara pemerintah dan aktor sosial dan politik lainnya.(OECD, 2016)

 • Pergeseran Konsep

    E-government didefinisikan sebagai penggunaan TIK di sektor publik, untuk memastikan akses dan penyampaian informasi pemerintah dan layanan yang berpusat pada pengguna (user-sentric)(Silcock, 2001) Pemerintah digital mengacu pada penggunaan teknologi, sebagai bagian terpadu dari strategi modernisasi pemerintah, untuk menciptakan nilai public (public value). Pergeseran konsep dari e-government menuju digital government membuat perubahan yang lebih dalam tata kelola bisnis pemerintahan yang lebih luas (Vlahovic dan Vracic, 2015). Sistem berbasis teknologi baru yang ‘ditransformasi' meningkatkan cara sistem pemerintah beroperasi secara holistik (Barcevicius et al., 2019)

V. MENAKAR MASA DEPAN INDONESIA DALAM BINGKAI REFORMASI BIROKRASI DAN OTONOMI DAERAH

(Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.)

A. yang harus dilakukan untuk mempercepat

 RB di Pemerintahan Daerah

1. Membentuk Agen Agen Perubahan di setiap OPD di Pemda

2. Menetapkan Agenda Perubahan secara terfokus

3. Mengintegrasikan RB dengan Program Pembangunan (tematik RB)

4. Menetapkan Kada dan Wakada, Sekda dan Pimpinan OPD sebagai role model

5. Membentuk tim Strategic Transformation Unit (STU) di Pemda

6. Kemendagri melakukan fungsi Binwas RB kepada Pemda

7. Gubernur sebagai WPP melakukan Binwas RB kepada Kab/Kota

8. Pemberian insentif yang lebih besar dalam DID berbasis nilai RB

B. Gejala Resentralisasi Otonomi Daerah

1. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Tenaga Kerja memiliki kecenderungan resentralisasi atas nama Kemudahan Perizinan dan Tenaga Kerja

2. UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara memberikan kewenangan IUP kepada Pemerintah Pusat

3. OSS (Online Single Submission) dengan prinsip fiktif positif mengurangi kewenangan daerah

4. Perlu adanya revisi/pemikiran kembali kontsruksi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah